^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Logo 1

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kabupaten Semarang

Jl. Diponegoro No. 14 - U N G A R A N

Logo 2
Pengumuman : JDIH Bagian Hukum Setda Kab Semarang meraih Juara III dalam Penilaian JDIH se-Provinsi Jawa Tengah.

Main Menu

Surat Pembaca

Kosong!

Login Form

Statistik Pengunjung

Today28
Yesterday39
This week326
This month909
Total27266

Info Pengunjung

  • IP: 54.227.51.103
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Who Is Online

1
Online

16 December 2017

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (5) ditegaskan bahwa Belanja Hibah dapat diberikan kepada :

  1. Pemerintah Pusat;
  2. Pemerintah Daerah Lain;
  3. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau
  4. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Akhir-akhir ini diseluruh Provinsi Jawa Tengah terjadi polemik didalam penyaluran Belanja Hibah termasuk Kabupaten Semarang yang sudah menjadi Perda APBD Tahun 2015. Hal itu dikarenakan dengan dikeluarkannya UU 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (5) huruf d tersebut di atas. Sebenarnya tidak perlu terjadi polemik yang berkepanjangan karena hal itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Peruhahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Read more...

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip dalam tatakelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, prinsip ini berlaku untuk seluruh lembaga pelaksana kebijakan APBD yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat, artinya seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan daerah baik di tingkat pengambil keputusan maupun pelaksana kebijakan daerah, harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada masyarakat daerah sebagai pemilik kedaulatan.

Dalam ranah pemahaman demikian, analisis terhadap laporan Pertanggungjawaban APBD setiap tahunnya, tidak seyogyanya sekedar aktifitas teknis untuk menghitung masukan (input) dana, proses pengelolaan, dan efektifitas maupun efisien anggaran. Lebih jauh dari itu adalah untuk menelaah sejauhmana derajat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pemajuan kapasitas fiskal daerah.

Read more...