^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Logo 1

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kabupaten Semarang

Jl. Diponegoro No. 14 - U N G A R A N

Logo 2
Pengumuman : JDIH Bagian Hukum Setda Kab Semarang meraih Juara III dalam Penilaian JDIH se-Provinsi Jawa Tengah.

Main Menu

Surat Pembaca

Kosong!

Login Form

Statistik Pengunjung

Today28
Yesterday39
This week326
This month909
Total27266

Info Pengunjung

  • IP: 54.227.51.103
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Who Is Online

1
Online

16 December 2017

Tugas Pokok Bagian Hukum berdasarkan Perbup Nomor  52  Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

 

  1. TUGAS :

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyusun kebijakan dibidang hukum.

 

  1. FUNGSI

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dibidang hukum;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Subbagian Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum, dan Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum.

 

  1. PERINCIAN TUGAS :

a. merumuskan program kerja dan anggaran Bagian Hukum;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

c. merumuskan kebijakan teknis bidang penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi produk hukum;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum;

e. merumuskan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum;

f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dibidang penyusunan perundang-undangan.

PERINCIAN TUGAS :

a. menyusun program kerja dan anggaran dan anggaran Subbagian Perundang-undangan;

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang penyusunan perundang-undangan;

d. melaksanakan pengkajian produk hukum untuk penyusunan produk hukum daerah;

e. mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan penelitian penyusunan produk hukum daerah;

f. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah;

g. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perundang-undangan;

i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perundang-undangan;

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM

 TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dibidang bantuan hukum.

 

PERINCIAN TUGAS :

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Bantuan Hukum;

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang bantuan hukum;

d. menghimpun, merekapitulasi, mengklasifikasikan laporan perselisihan, dan sengketa hukum;

e. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan produk hukum daerah;

f. melaksanakan pengkajian produk hukum terkait dengan perselisihan dan sengketa hukum;

g. melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;

h. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan hukum;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Bantuan Hukum;

j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan   Subbagian Bantuan Hukum;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK  HUKUM

 

TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dibidang  dokumentasi dan informasi produk hukum.

 PERINCIAN TUGAS:

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian  Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum;

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang dokumentasi dan informasi produk hukum;

d. melaksanakan pengadaan dokumen hukum;

e. menghimpun dan membuat daftar inventarisasi produk hukum daerah;

f. melaksanakan penggandaan produk hukum daerah;

g. melaksanakan penyebarluasan produk hukum daerah;

h. membuat abstrak produk hukum daerah;

i. melaksanakan pelayanan informasi produk hukum daerah kepada masyarakat dan instansi pemerintah yang membutuhkan produk hukum;

j. melaksanakan pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

k. melaksanakan pengkajian produk hukum daerah terhadap  produk hukum baru, lebih tinggi dan keserasian antar produk hukum daerah;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum;

m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan  Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.