^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Logo 1

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kabupaten Semarang

Jl. Diponegoro No. 14 - U N G A R A N

Logo 2
Pengumuman : JDIH Bagian Hukum Setda Kab Semarang meraih Juara III dalam Penilaian JDIH se-Provinsi Jawa Tengah.

Main Menu

Surat Pembaca

Kosong!

Login Form

Statistik Pengunjung

Today78
Yesterday81
This week78
This month1718
Total23921

Info Pengunjung

  • IP: 54.80.148.252
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Who Is Online

1
Online

23 October 2017

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (5) ditegaskan bahwa Belanja Hibah dapat diberikan kepada :

  1. Pemerintah Pusat;
  2. Pemerintah Daerah Lain;
  3. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau
  4. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Akhir-akhir ini diseluruh Provinsi Jawa Tengah terjadi polemik didalam penyaluran Belanja Hibah termasuk Kabupaten Semarang yang sudah menjadi Perda APBD Tahun 2015. Hal itu dikarenakan dengan dikeluarkannya UU 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (5) huruf d tersebut di atas. Sebenarnya tidak perlu terjadi polemik yang berkepanjangan karena hal itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Peruhahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartsipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku :

  1. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  2. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechspersoonlijkheid Van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  3. Surat keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  4. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga Negara asing, warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola Hibah/Bansos di Kabupaten Semarang, maka dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak ada alasan lagi untuk tidak menyalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima, sekaligus untuk mempercepat serapan APBD Tahun 2015.

 

                                                                                                               Penulis

                                                                                                               Sukaton Purtomo P., S.H., M.M