^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Logo 1

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kabupaten Semarang

Jl. Diponegoro No. 14 - U N G A R A N

Logo 2
Pengumuman : JDIH Bagian Hukum Setda Kab Semarang meraih Juara III dalam Penilaian JDIH se-Provinsi Jawa Tengah.

Main Menu

Surat Pembaca

Kosong!

Login Form

Statistik Pengunjung

Today28
Yesterday39
This week326
This month909
Total27266

Info Pengunjung

  • IP: 54.227.51.103
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Who Is Online

1
Online

16 December 2017

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip dalam tatakelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, prinsip ini berlaku untuk seluruh lembaga pelaksana kebijakan APBD yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat, artinya seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan daerah baik di tingkat pengambil keputusan maupun pelaksana kebijakan daerah, harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada masyarakat daerah sebagai pemilik kedaulatan.

Dalam ranah pemahaman demikian, analisis terhadap laporan Pertanggungjawaban APBD setiap tahunnya, tidak seyogyanya sekedar aktifitas teknis untuk menghitung masukan (input) dana, proses pengelolaan, dan efektifitas maupun efisien anggaran. Lebih jauh dari itu adalah untuk menelaah sejauhmana derajat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pemajuan kapasitas fiskal daerah.

 

Analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014, tidak saja terkait tata fiskal dan moneter suatu pemerintah daerah. Tetapi analisis realisasi anggaran harus pula sekaligus meletakkan isu kinerja keuangan daerah dalam 5 (lima) matra penganggaran daerah, yaitu :

  1. Efisien Anggaran; apakah pembelanjaan anggaran benar-benar memperhitungkan nilai harga yang tepat sesuai kuantitas dan kualitas barang/jasa/modal yang diperlukan dalam penyelenggaraan program/kegiatan pemerintah daerah.
  2. Efektifitas anggaran; apakah anggaran yang dibelanjakan benar-benar mampu mencapai hasil yang ditargetkan dalam penyelenggaraan program/kegiatan pemerintah daerah;
  3. Ekonomisasi anggaran; apakah pengelolaan anggaran mampu mendorong perolehan barang/jasa dengan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas/kuantitas barang/jasa yang diperlukan;
  4. Keadilan anggaran; apakah alokasi atau distribusi anggaran telah diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing;
  5. Hukum anggaran; apakah penganggaran daerah mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

 

                                                                                                         Penulis

                                                                                                         Sukaton Purtomo P., S.H., M.M.